PALU--MI: Luas hutan di Provinsi Sulawesi Tengah akan berkurang 19 persen menyusul rencana revisi rancangan tata ruang ruang wilayah secara nasional.
Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Nahardi di Palu, Sabtu (25/9), mengatakan luas hutan Sulteng berdasarkan Perdaturan Daerah No.2 Tahun 2004 mencapai 4.394.932 hektare namun setelah didata ulang sehubungan rencana revisi RTRW, berkurang menjadi 3.561.629 hektare atau 19 persen.
Menurut Nahardi, penyusutan luas hutan Sulteng disebabkan alih fungsi lahan dan adanya tumpang tindih kepemilikan kawasan yang terjadi di lapangan.
Kondisi ini membuat Pemprov Sulteng mengusulkan pelepasan kawasan dan perubahan peruntukan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.
"Tujuannya untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan di daerah. Ini juga menjadi usulan kabupaten/kota," katanya.
Nahardi mencontohkan perubahan fungsi hutan menjadi permukiman penduduk dan perkantor terjadi di Kecamatan Marawola Barat, Kabu paten Sigi. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una.
"Hampir semua daerah yang memiliki kawasan hutan ditemukan kasus serupa," katanya.
Menurut data yang dimiliki Dinas Kehutanan Sulteng, hutan suaka alam yang dulunya seluas 676.248 hektare kini berkurang menjadi 531.906 hektare dan hutan lindung menjadi 1.243.650 hektare dari sebelumnya seluas 1,489,923 hektare.
Selanjutnya hutan produksi terbatas juga mengalami perubahan dari 1.476.316 hektare menjadi menjadi 1.349.640 hektare, hutan produksi kini menjadi 273,986 hektare dari sebelumnya 500.589 hektare.
Selain itu hutan produksi konversi berubah menjadi 162,446 hektare dari yang dulunya seluas 251.865 hektare.
Dari hasil perhitungan ulang menggunakan GPS (Geographic Position System), luas wilayah Sulteng juga mengalami perubahan dari 6.803.300 hektare menjadi 6.330.468 hektare.
"Rencana revisi ini belum disetujui pemerintah pusat sebab masih ada data pendukung yang mesti dilengkapi pihak pengusul, yakni pemerintah kabupaten/kota se Sulteng,"
Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Nahardi di Palu, Sabtu (25/9), mengatakan luas hutan Sulteng berdasarkan Perdaturan Daerah No.2 Tahun 2004 mencapai 4.394.932 hektare namun setelah didata ulang sehubungan rencana revisi RTRW, berkurang menjadi 3.561.629 hektare atau 19 persen.
Menurut Nahardi, penyusutan luas hutan Sulteng disebabkan alih fungsi lahan dan adanya tumpang tindih kepemilikan kawasan yang terjadi di lapangan.
Kondisi ini membuat Pemprov Sulteng mengusulkan pelepasan kawasan dan perubahan peruntukan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.
"Tujuannya untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan di daerah. Ini juga menjadi usulan kabupaten/kota," katanya.
Nahardi mencontohkan perubahan fungsi hutan menjadi permukiman penduduk dan perkantor terjadi di Kecamatan Marawola Barat, Kabu paten Sigi. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una.
"Hampir semua daerah yang memiliki kawasan hutan ditemukan kasus serupa," katanya.
Menurut data yang dimiliki Dinas Kehutanan Sulteng, hutan suaka alam yang dulunya seluas 676.248 hektare kini berkurang menjadi 531.906 hektare dan hutan lindung menjadi 1.243.650 hektare dari sebelumnya seluas 1,489,923 hektare.
Selanjutnya hutan produksi terbatas juga mengalami perubahan dari 1.476.316 hektare menjadi menjadi 1.349.640 hektare, hutan produksi kini menjadi 273,986 hektare dari sebelumnya 500.589 hektare.
Selain itu hutan produksi konversi berubah menjadi 162,446 hektare dari yang dulunya seluas 251.865 hektare.
Dari hasil perhitungan ulang menggunakan GPS (Geographic Position System), luas wilayah Sulteng juga mengalami perubahan dari 6.803.300 hektare menjadi 6.330.468 hektare.
"Rencana revisi ini belum disetujui pemerintah pusat sebab masih ada data pendukung yang mesti dilengkapi pihak pengusul, yakni pemerintah kabupaten/kota se Sulteng,"
Kode iklan, banner, pesan atau apapun di pasang disini!
0 komentar:
Posting Komentar