Konservatisme dan feodalisme, seperti yang dianut monarkisme dan sejenisnya dalam kekuasaan, tentu beda dengan tradisi religi yang bersifat KONSISTEN [akidah dan ritual]. Menurut Anas S. Machfudz [LIPI], “jika agama ingin sukses memberikan kontribusi dalam proses demokratisasi, toleransi, dan pencegahan korupsi, maka proses pemahaman keagamaan itu harus digeser dar...i yang bersifat RITUAL menjadi PEMAHAMANAN SUBSTANSI…” misalnya: KORUPSI adalah sesuatu yang dilarang agama karena HARAM dan wajib dijauhi. Hal demikian tentu memberi kontribusi terhadap PENCEGAHAN korupsi. Dengan pergeseran dari ritual ke substansi, maka agama tidak hanya bersifat formalitas tetapi telah menyentuh kepentingan sosial, termasuk sifat toleransi sosial dalam keragaman kehidupan secara horisontal. Jadi, seorang muslim tidak perlu menafikan prilaku moderat sepanjang tidak merusak iman dan harmonisasi pluraris kehidupan sesama manusia. Tetapi sesuatu yang mungkin menggelitik, sejarah monarki di Timur Indonesia [khususnya Sulawesi-Selatan], para MANURUNG [raja-raja awal yang membumi di seluruh kerajaan tua di Sulawesi-Selatan] selalu disertai KONTRAK SOSIAL dan POLITIK dengan masyarakatnya, menyangkut soal HAK dan KEWAJIBAN masing-masing penguasa [raja] dan rakyat bersangkutan. Setelah bangsa asing merebut kekuasaan di seluruh jasirah Sulawesi-Selatan, maka pergeseran praktek kekuasaan telah terjadi seiring pembusukan karakter terhadap antar raja-raja dan kerabatnya karena ADU DOMBA. Untuk di era republik sekarang, yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah nilai kultural kepemimpinan tradisional, semisal: “bahwa seorang pemangku kekuasaan seharusnya MEMBERI dan bukan sebaliknya DIBERI”. So, bagitupun soal DESENTRALISASI, OTODA dan OTSUS dapat dianggap suatu PEMBERIAN kewenangan ke daerah [Kabupaten-Kota] yang sekaligus merupakan JEMBATAN transformasi kultural kemasyarakatan sebagai KELANJUTAN historis para anak-anak bangsa se-Nusantara. Salam wa Rahmatullah…
Kode iklan, banner, pesan atau apapun di pasang disini!
